Tata Cara Pendirian Koperasi



TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI


Langkah/Tahap Pendirian Koperasi

Sebelum diadakan rapat persiapan pendirian, para pendiri terlebih dahulu mengadakan rapat internal untuk mempersiapkan dan membahas semua hal yang berkaitan dengan rancangan persiapan pendirian koperasi, yaitu :

1.   Penyusunan rancangan materi isi dan muatan anggaran dasar (AD)

2.   Penyusunan rancangan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi dan hal lain yang diperlukan dalam pendirian koperasi

3.   Hal-hal yang harus dipersiapkan adalah :

a.          Besarnya simpanan pokok

b.         Besarnya simpanan wajib

c.          Prosentase pembagian SHU

d.         Periodisasi pengawas dan pengurus

Pada saat pelaksanaan rapat persiapan pendirian koperasi yang perlu diperhatikan adalah :

1.   Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri dan dibuat daftar hadir

2.   Rapat dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama

3.   Rapat membahas tentang isi Rancangan Anggaran Dasar yang telah disiapkan dalam rapat internal, dan penyempurnaan draft Anggaran Dasar untuk selanjutnya dibuatkan menjadi Akta Pendirian Koperasi oleh notaries.

4.   Pelaksanaan rapat wajib dituangkan dalam berita acara /Notulen Rapat Persiapan Pendirian dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta wakil dan pendiri sebagai saksi.



Pendirian Koperasi

·      Ketua pendiri menghadap ke notaris yang telah terdaftar di kementrian Koperasi dan UKM untuk dibuatkan akta pendirian Koperasi berdasarkan daftar hadir serta bukti kelengkapan ain yang sudah disepakati dalam rapat persiapan pendirian.

·      Notaris membuat akta asli pendirian koperasi beserta salinannya berdasarkan warkah pendukung akta yang diserahkan oleh kuasa para pendiri , antara lain :

-          Berita acara rapat persiapan pendirian

-          Draft anggaran dasar koperasi hasil rapat persiapan pendirian

-          Surat kuasa penandatanganan akte pendirian koperasi

-          Rencana kegiatan usaha dan rencana anggaran belanja dan pendapat koperasi minimal tiga tahun

-          Bukti tersedianya modal awal yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib

-          Neraca awal koperasi

-          Untuk koperasi primer, melampirkan fotocopy KTP para pendiri yang masih berlaku

-          Daftar riwayat hidup, dan surat pernyataan dari pengawas dan pengurus

-          Surat persetujuan nama koperasi dari SKPD yang membidangi perkoprasian sesuai dengan domisili kantor koperasi



Flowchart Pendirian Koperasi


 

Dalam Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi terdapat pokok-pokok yang perlu diperhatikan yaitu :
1. Dasar Hukum antara lain :
  • Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  • Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Peberntukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
2. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
3. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paha akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.
4. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat pembentukan koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya.
5. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan Yang Membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota (Pasal 5 Ayat 3), dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di”akta”kan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.
6. Dalam Rapat Pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain (Pasal 5 Ayat 5) :
  • Nama dan tempat kedudukan
  • Maksud dan tujuan
  • Jenis koperasi dan Bidang usaha
  • Keanggotaan
  • Rapat Anggota
  • Pengurus, Pengawas dan Pengelola
  • Permodalan, jangka waktu dan Sisa Hasil Usaha.
7. Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh para pendiri (dalam hal di wilayah setempat tidak terdapat NPAK) atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (Pasal 6 Ayat 1).
8. Selanjutnya Notaris atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan (Pasal 7 ayat (1) :
  • 2 (Dua) rangkap salinan akta pendirian bermeterai cukup.
  • Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani Notaris.
  • Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
  • Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun ke depan dan RAPB.
  • Dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang undangan
9. Pejabat yang berwenang akan melakukan :
  • Penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan (Pasal 8 Ayat 2),
  • Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut (Pasal 8 Ayat 2).

10. Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap (Pasal 9 Ayat 2).
11. Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan (Pasal 12 Ayat 1).
12. Terhadap Penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan (Pasal 12 Ayat 2).
Syarat Mendirikan Koperasi
  1. Umum
    1. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK).
    2. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi.
    3. Daftar hadir rapat pendirian koperasi
    4. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi).
    5. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi.
    6. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri.
    7. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.
    8. Daftar susunan pengurus dan pengawas.
    9. Daftar Sarana Kerja Koperasi
    10. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
    11. Struktur Organisasi Koperasi.
    12. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
    13. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  2. Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Simpan Pinjam (USP)
    1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, berupa Deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM;
    2. Rencana Kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    3. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan USP dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
    4. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas
    5. Surat Perjanjian kerja antara Pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi
    6. Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan :
      1. Bukti telah mengikuti pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi.
      2. Surat keterangan berkelakuan baik
      3. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas
      4. Surat Pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
      5. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam
      6. Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh pejabat yang berwenang
      7. Struktur Organisasi Usaha Unit Simpan Pinjam (USP)
    
3. Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Jasa Keuangan Syariah
  1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM cq. Ketua Koperasi
  2. Rencana kerja sekurang-kurangnya satu tahun
  3. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan
  4. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah
  5. Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas
  6. Nama Ahli syariah/Dewan Syariah yang telah mendapat rekomendasi/sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI.
  7. Nama dan Riwayat Hidup Calon Pengelola yang dilengkapi dengan:
    1. Bukti telah mengikuti pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah.
    2. Surat keterangan berkelakuan baik
    3. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas
    4. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola Manajer/Direksi
    5. Struktur Organisasi Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah (USP)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Laporan Keuangan

Gambar
  Analisis Laporan Keuangan Laporan keuangan dalam akuntansi dibagi menjadi : 1) Laporan Laba Rugi Merupakan aporan atau ringkasan kegiatan operasi perusahaan selama satu periode, umumnya adalah satu tahun dan berakhir 31 Desember xx. (2) Neraca Merupakan ringkasan posisi kekayaan perusahaan pada saat tertentu. Neraca berisi asset/kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber dana untuk membiayai asset tersebut (3) Laporan Perubahan Laba Ditahan Laporan Perubahan Laba Ditahan menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan dan dividen yang dibayarkan selama satu periode (4) Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas merupakan ringkasan arus kas selama satu periode. Laporan ini menunjukkan perubahan arus kas yang terjadi karena kegiatan operasi, investasi dan financial sehingga posisi/saldo kas berubah. Laporan keuangan harus memiliki 4 karakteristik yaitu:  1.Relevan (relevant) artinya informasi yang terkandung didalam laporan keuangan yang disajikan ...
Baca selengkapnya

Berbagai Pertanyaan Mengenai Koperasi

1)       Berikan penjelasan Anda tentang kontribusi koperasi dalam membangun dan memberdayakan ekonomi masyarakat ! Jawab : Koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa kontribusi koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain dalam hal membangun dan memberdayakan ekonominya. Pertama , koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Di akhir tahun, jika suatu koperasi masih memiliki Sisa Hasil Usaha (SHU) maka koperasi secara adil akan membagikan SHU kepada anggotanya sesuai dengan jasa yang dilakukan. Kedua , beberapa koperasi di Indonesia menyediakan berbagai barang kebutuhan usaha dengan harga yang lebih terjangkau dan menyediakan fasilitas simpan pinjam dengan bunga murah dan syarat yang mudah. Sehingga kebutuhan masyarakat tercukupi dengan lebih mudah maka akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga , kehadiran kop...
Baca selengkapnya

Perseroan Terbatas : Organisasi Dan Transaksi Modal Saham

Gambar
PERSEROAN TERBATAS : ORGANISASI DAN TRANSAKSI MODAL SAHAM Karakteristik Perseroan Terbatas : ·          Badan usaha milik negara ·          WNA ·          Negara Asing ·          WNI ·          Badan usaha Indonesia ·          Badan Usaha Asing Hak kepemilikan PemegangSaham -> pertimbangan penerbitan saham ·          Modal dasar ·          Penerbitan saham ·          Nilai saham ·          Saham nilai nominal ·          Saham tanpa nilai nominal Nilai pasar saham : saham yang dimiliki pasar terbuka dijualkan di burs...
Baca selengkapnya